Kendati dihujani berbagai
kritik terkait anggaran dan proyek pembangunan serta pengadaan barang, anggaran
satuan kerja dewan pada 2012 mengalami kenaikan dari Rp 1,749 triliun menjadi
Rp 2,086 triliun.
Alokasi itu terdiri dari anggaran alat kelengkapan dewan
(AKD) DPR, anggaran hak keuangan dan administrasi dewan, dan anggaran dukungan
substansi dewan.
Berdasarkan Daftar Isian
Pengguna Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang diterima Republika, kenaikan anggaran
masing-masing komisi, AKD, dan pimpinan di DPR ditujukan untuk program
pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Anggarannya naik dari Rp
755,506 miliar menjadi Rp 903,770 miliar. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
(BKSAP) mendapat alokasi anggaran terbesar, naik lebih dua kali lipat dari Rp
45,391 miliar menjadi Rp 95,727 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan hak keuangan dan
administrasi dewan naik dari Rp 914,179 miliar menjadi Rp 1,034 triliun.
Terdiri dari pengelolaan hak keuangan dan administrasi yang dari Rp 490,2 miliar
dari Rpp 553,27 miliar pada 2011.
Kemudian, alokasi untuk komunikasi intensif dalam rangka
penyerapan aspirasi naik dari Rp 356,536 miliar menjadi Rp 539,481 miliar di
2012. Komponen yang paling mencolok ada di kunjungan kerja dalam negeri per
orang yang melonjak dari Rp 299,374 miliar menjadi Rp 482,319 miliar.
Kenaikan juga terlihat di
pembinaan administrasi keanggotaan dewan yang naik dari Rp 4,369 miliar menjadi
Rp 5,041 miliar.
Sedangkan anggaran untuk
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan juga naik dari Rp 79,412 miliar
menjadi Rp 148,303 miliar. Terdiri dari dukungan pelaksanaan tugas fungsi
legislasi yang naik dari Rp 24,6 miliar menjadi Rp 54 miliar untuk 2012.
Kemudian, dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dari Rp
18,3 miliar menjadi Rp 35,4 miliar, dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan dari
Rp34,1 miliar menjadi Rp 53,3 miliar, dukungan penguatan kelembagaan dari Rp
2,27 miliar menjadi Rp 5,5 miliar.
0 komentar:
Post a Comment