WINA (Berita SuaraMedia) - Sebuah organisasi Islam telah mengirimkan surat
berisi kecaman kepada Menteri Wanita Dari Partai Demokrat Sosial (SPO),
Gabriele Heinisch-Hosek setelah ia menyerukan dilarangnya burka.
Koran Osterreich
hari ini melaporkan bahwa organisasi Hizbut Tahrir yang berbasis di Libanon
telah mengirim tiga halaman email setelah Natal yang di dalamnya berisi kecaman
terhadap pernyataan sang menteri minggu lalu dan ancaman dengan menggunakan
kalimat dari Al Quran: "Dan ketahuilah bahwa hukuman Allah itu sangat
pedih."
Juru bicara
organisasi tersebut di Wina, Shaker Assem, juga menyerukan pada kaum Muslim
Austria untuk berhenti
mendukung SPO, partai Heinisch-Hosek.
Osterreich
mengatakan telah menyerahkan dokumen itu ke Kantor Kejahatan Federal (BK),
menambahkan bahwa hingga hari ini belum ada investigasi serius terhadap surat
tersebut di Austria.
Hizbut Tahrir oleh para ahli disebut sebagai organisasi transnasional
pertama yang didominasi oleh warga Palestina yang menyerukan dibentuknya negara
Islam dunia.
Juru bicara Heinisch-Hosek mengatakan bahwa kementeriannya telah menjalin
kontak dengan Kantor Perlindungan Konstitusi dan Perlawanan Terhadap Terorisme
dan menanggapi serius persoalan itu.
Beberapa media
Austria telah melaporkan bahwa Kantor Perlindungan Konstitusi dan Perlawanan
Terhadap Terorisme tengah mengawasi organisasi tersebut.
Pada tanggal 14
Desember, Menteri Wanita Gabriele Heinisch-Hosek mengatakan di beberapa
wawancara media bahwa ia mendukung penuh larangan terhadap burka atau pakaian
yang menutup seluruh tubuh kaum wanita.
Ia menambahkan
bahwa sebelumnya itu bukan masalah tapi jika kemudian berkembang, maka ia akan
melarang dikenakannya burka di tempat-tempat umum untuk melihat apakah sebuah
larangan dapat diterapkan.
"Saya melihat burka sebagai sebuah tanda perbudakan kaum wanita dan menghambat
mereka menemukan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Jika semakin banyak wanita
yang mengenakan burka di Austria, maka saya akan menguji coba larangan terhadap
burka dan menerapkan denda administratif bagi wanita yang mengenakannya di
bangunan-bangunan umum," ujarnya.
Sedangkan untuk
jilbab, sang menteri mengatakan bahwa itu terserah bagi kaum wanita untuk
memutuskan akan memakainya atau tidak meskipun menurutnya itu juga merupakan
simbol perbudakan oleh kaum pria.
Ia menambahkan
bahwa Islam adalah sebuah bahaya bagi kaum wanita jika mengarah kepada
kebijakan yang berorientasi fundamentalis politis seperti kewajiban mengenakan
burka.
Islam adalah agama minoritas di Austria dengan jumlah 4.22% dari total
populasi dalam sensus tahun 2001. Sebagian besar Muslim datang ke negara itu
setelah tahun 1960an sebagai pekerja pendatang dari Turki, Bosnia dan
Herzegovina, serta Serbia. Terdapat juga komunitas keturunan Arab dan Pakistan.
Wilayah paling
barat, Bundesland Vorarlberg, dengan kota-kota dan desa industri kecilnya
memiliki jumlah Muslim terbanyak di Austria sebesar 8.36%. Disusul dengan
ibukota Wina sebesar 7.82%.
Austria termasuk unik di antara negara-negara Eropa Barat lainnya sejauh
ini karena telah memberikan kaum Muslim status sebagai komunitas relijius yang
diakui. Ini bermula pada masa setelah aneksasi Austria-Hungaria terhadap Bosnia
dan Herzegovina di tahun 1878. Austria mengatur kebebasan beragama komunitas
Muslim yang disebut dengan Anerkennungsgesetz (undang-undang pengakuan). Hukum
ini diaktifkan kembali tahun 1979 ketika Komunitas Muslim Austria (Islamische
Glaubensgemeinschaft in Österreich)
didirikan. Organisasi ini bertugas memberikan pelajaran agama di
sekolah-sekolah swasta. Mereka juga dibolehkan mengumpulkan uang iuran namun
sejauh ini hak istimewa ini belum mereka terapkan, tidak juga untuk membangun,
membiayai, atau mengelola Masjid di Austria.
Struktur paralel hadir dalam kelompok-kelompok relijius Islam. Kehidupan
relijius berlangsung di dalam Masjid milik organisasi tersebut. Di antara
sejumlah organisasi Turki terdapat Federasi Asosiasi Turki-Islam yang dikontrol
oleh Direktorat untuk Urusan Agama, di mana kelompok-kelompok lain, seperti
Suleyman cis dan Milli Gorus, mungkin dianggap sebagai cabang dari organisasi
pan-Eropa yang menetap di tengah Jerman. (rin/at/wp) www.suaramedia.com
0 komentar:
Post a Comment