Mengenal Tujuh Pahlawan Nasional Baru

Menjelang Hari Pahlawan pada 10 November mendatang, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh tokoh bangsa. Pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara, dan tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, adalah dua di antara yang mendapatkan anugerah ini.

Penganugerahan ini dilaksanakan dalam sebuah upacara yang dipimpin Presiden Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 8 November 2011. Penyerahan diberikan melalui para ahli waris tokoh-tokoh tersebut. Ketua Dewan Gelar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengungkapkan, pembahasan nama yang mendapat gelar pahlawan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Baru, setelah mengerucut, sejumlah nama digodok oleh Dewan Gelar. Dewan Gelar menetapkan nama-nama yang lulus kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Selain gelar Pahlawan Nasional, Presiden juga menganugerahkan tanda jasa pada 11 tokoh lain. Pemberian gelar dan bintang jasa tersebut berdasarkan rekomendasi Sekretariat Dewan Gelar, Bintang Jasa dan Tanda Jasa. Presiden SBY kemudian mengeluarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres), masing-masing Keppres No.113/TK/2011, Keppres No.114/TK/2011, dan Keppres No115/TK/2011 untuk masing-masing kategori.

Mereka yang menerima gelar Pahlawan Nasional:

1. Sjafruddin Prawiranegara;

2. Idham Chalid;

3. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka);

4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro;

5. I Gusti Ketut Pudja;

6. Sri Susuhan Pakubuwono X; dan

7. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono.

Bintang Mahaputera Adipradana:

- Sultan Sulaiman Syariful Alamshah.

Bintang Budaya Parama Dharma:

1. Benyamin Sueb;

2. Hasbullah Parindurie;

3. Gondo Durasim;

4. Huriah Adam;

5. Idrus Tintin;

6. Kwee Tek Hoay;

7. Sigit Sukasman;

8. Go Tik Swan;

9. Harijadi Soemadidjaja; dan

10. Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong).

Sempat mencuat nama Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional. Namun, dalam penganugerahan kali ini dua nama itu tidak masuk. Kenapa? "Karena tidak ada yang mengusulkan," kata Djoko, Ketua Dewan Gelar.

Sjafruddin Prawiranegara

Akmal Nasery Basral, penulis buku "Presiden Prawiranegara", menilai pemberian gelar pahlawan ini sebuah langkah maju menuju ke pengakuan pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911, itu sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Menurut Akmal, posisi Sjafruddin sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PRRI) merupakan pelanjut estafet pemerintahan Indonesia yang lumpuh karena Presiden dan Wakil Presiden pada kurun 1948-1949 itu, Soekarno dan M Hatta, ditangkap Belanda.

"Pak Sjaf itu adalah ayah historis bagi Indonesia," kata Akmal. Tanpa aksinya membentuk PDRI di tahun 1949, terputus estafet pemerintahan Indonesia karena Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Soekarno dan Hatta, ditangkap Belanda.

Peran sebagai pelanjut estafet itu, kata Akmal, juga diakui Hatta dalam memoarnya. Sejumlah sejarawan, kata Akmal, seperti Asvi Warman Adam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga gencar meminta pengakuan atas posisi vital Sjafruddin dalam sejarah.

Akmal menengarai, pengalaman sejarah Sjafruddin ini karena perannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di masa Orde Lama dan Petisi 50 di masa Orde Baru. Namun, Akmal menyatakan, gelar Pahlawan ini sudah sebuah langkah maju. "Saya memuji Presiden SBY yang berani melakukan ini karena presiden-presiden sebelumnya tak ada yang berani," kata Akmal.

Putra Sjafruddin, Farid Prawiranegara, menyatakan sangat senang dengan anugerah gelar Pahlawan Nasional ini. Namun Farid menyatakan, perjuangan belum selesai sampai di sini. "Masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan," kata Farid. Namun Farid tidak merinci perjuangan apa yang dimaksud.

Farid sendiri menjelaskan, gelar pahlawan ini merupakan warisan pada anak-cucu nanti. "Selama ini mereka tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya beliau perjuangkan, apa yang sesungguhnya beliau laksanakan selama hidupnya," kata Farid.

Farid juga menyampaikan, pengakuan Pahlawan ini merupakan bukti perbuatan Sjafruddin di masa hidupnya dianggap benar dan berjasa bagi bangsa. "Dianggap sebagai sesuatu hal yang benarlah oleh pemerintah sekarang," katanya.

Idham Chalid

Pria kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921, merupakan mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Partai Masyumi, Pendiri/Ketua Partai NU dan Pendiri/Ketua Partai Persatuan Pembangunan ( PPP). Di Pemerintahan, Idham pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I dan Menteri Sosial.

Meski berlatar keagamaan yang kuat, Idham Chalid adalah pendukung visi kebangsaan yang plural. Sifatnya yang terbuka dan lemah lembut justru menjadi kekuatannya sehingga bisa menjadi Ketua PBNU termuda dan terlama.

HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat HAMKA selain dikenal sebagai pemimpin Muhammadiyah, juga seorang penulis dan

aktivis. Karya sastra pria kelahiran Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 itu telah diangkat ke layar lebar yakni, novel "Di Bawah Lindungan Kabah" yang ditulisnya pada 1936.

"Kami, keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan beliau itu sejak awal sudah jadi pahlawan bagi kami," kata anak kesepuluh Buya Hamka, Afif Hamka. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan itu membanggakan keluarga.

Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Di masa kemerdekaan, Hamka ikut membesarkan Partai Masyumi, namun belakangan lebih giat di bidang sosial keagamaan.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro

Jika mengenal Taman Siswa, maka Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro merupakan orang kedua yang terasosiasi dengan perguruan ini setelah Ki Hadjar Dewantara. Lahir 23 Mei 1904, Mangunsarkoro setelah lulus dari sekolah guru di Jakarta, langsung menjadi guru HIS Taman Siswa Yogyakarta. Tahun 1930, Ki Mangunsarkoro memimpin Taman Siswa Jakarta. Di masa kemerdekaan,

Ki Mangunsarkoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950.

I Gusti Ketut Pudja

I Gusti Ketut Pudja yang dilahirkan 19 Mei 1908 ini ikut serta dalam perumusan negara Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sunda Kecil (saat ini Bali dan Nusa Tenggara). I Gusti Ketut Pudja juga hadir dalam perumusan naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Ia kemudian diangkat Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil.

Sri Susuhan Paku Buwono X

Kakek dari Dr.BRA. Mooryati Soedibyo ini raja Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1893 sampai 1939. Pria bernama asli Raden Mas Malikul Kusno ini dikenal pendukung organisasi Sarekat Islam cabang Solo, yang saat itu merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Lahir pada tahun 1900dan meninggal 1 Agustus 1986, Kasimo adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Pendiri Partai Katolik Indonesia ini pernah menjabat menteri. Pada masa Agresi Militer II (Politionele Actie), Kasimo ikut bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kasimo juga ikut berjuang merebut Irian Barat.